 |
| Caption, Manaf Suharnap Ketua FORMSI Kabupaten Kuningan |
Kuningan RIN-
Ramainya pemberitaan terkait pencairan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang diduga menyalahi aturan terus menggelitik hingga hingga spesifikasi pagu anggaran pun jadi perbincangan hangat masyarakat, salah satunya terkait tunjangan perumahan hingga mencapai Rp 22 hingga 25 juta per bulan.
Hingga kritikan kerap muncul pada yang namanya wakil rakyat tersebut ,apalagi beberapa hari lalu hasil audiensi terbuka sejumlah masyarakat Kuningan yang menamakan dirinya sebagai klompok masyarakat Kuningan melawan , dengan terang benderang muncul informasi bahwa pencairan, kenaikan tunjangan itu atas inisiasi para wakil rakyat melalui Sekretariat Dewan (Sekwan ) melihat hal itu publik semakin kuat beranggapan wakil rakyat hanya mementingkan diri sendiri atau golongan seakan melupakan kondisi rakyat
Kritik salah satu nya datang dari Manaf Suharnap selaku ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI ) Kabupaten Kuningan menurutnya ,Wakil rakyat jangan biadab , melupakan kondisi rakyat, hanya berfikir keutungan pribadi dan golongan nya saja .
"Wakil rakyat didesak untuk lebih peduli dengan kondisi masyarakat jangan biadab," katanya menjawab pertanyaan wartawan dengan nada suara yang berapi api, Sabtu (7/3/2026)
Kritik tersebut muncul diduga karena banyak kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang.
'Mereka harus ingat, jabatan mereka adalah amanah rakyat,' kata seorang aktivis." Tambah Bang Manaf
"Yang namanya wakil rakyat harus memprioritaskan kepentingan rakyat , ingat kondisi rakyat, jangan hianati amanah rakyat," pungkasnya
Desakan ini muncul di tengah-tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat. Tetapi tunjangan dewan malah naik drastis ,dan kondisi Kondisi keuangan daerah pun informasi nya belum sehat atau stabil,
(Red)
