Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terus menggenjot pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian lokal serta mewujudkan kemandirian di tingkat desa. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menegaskan bahwa program prioritas nasional ini memiliki nilai yang sangat luhur dan berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dijalankan secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Herdiat saat menghadiri acara peresmian KDMP yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia melalui sambungan daring bersama Presiden Prabowo Subianto, yang berpusat di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Sabtu (16/5). Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menahan perputaran aset dan uang agar tetap beredar di daerah, serta tidak banyak mengalir ke wilayah lain.
Hingga saat ini, pembangunan dan pengembangan KDMP telah berjalan di 265 wilayah desa dan kelurahan se-Kabupaten Ciamis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit koperasi telah beroperasi, di mana 49 di antaranya telah memiliki gedung operasional yang siap pakai, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyelesaian. Sementara itu, 65 wilayah lainnya masih dalam tahap pencarian lokasi yang strategis untuk pendirian gedung koperasi.
Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh KDMP saat ini adalah penyediaan bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun kebutuhan beras untuk program tersebut telah dapat dipenuhi dari hasil produksi petani lokal, namun sekitar 30 hingga 40 persen kebutuhan sayuran serta bahan pangan lainnya masih harus didatangkan dari luar daerah.
Menurut Herdiat, hal ini menjadi peluang ekonomi yang sangat besar. Jika seluruh potensi lokal mulai dari beras, sayuran, daging, hingga telur dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, maka sektor ekonomi di Ciamis akan tumbuh signifikan dan mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri maupun wilayah sekitar.
Untuk menjamin keberhasilan program ini, Bupati berpesan kepada seluruh pengurus koperasi agar menjalankan amanah dengan integritas tinggi, serta menerapkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ia menegaskan bahwa pengelolaan koperasi tidak boleh hanya bersifat administratif semata, melainkan harus benar-benar berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat luas.
(Ujang Aef)
