Kuningan, RIN –
Kondisi pengelolaan keuangan di MTs negeri 7 Kuningan atau yang lebih dikenal dengan nama Mts Jalaksana menjadi sorotan setelah beredar informasi bahwa kas bendahara madrasah dalam keadaan kosong pada Juni 2026. Situasi tersebut disebut berdampak pada sejumlah kebutuhan operasional, termasuk tertundanya pembayaran tagihan langganan media.
Informasi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola keuangan madrasah. Sejumlah pihak mendorong adanya keterbukaan laporan keuangan agar tidak menimbulkan spekulasi, mengingat berbagai sumber pendanaan madrasah tetap berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Urusan Tata Usaha yang didampingi bendahara dan operator madrasah menjelaskan bahwa yang kosong hanyalah kas bendahara, sedangkan dana pada rekening madrasah masih tersedia.
"Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, termasuk mekanisme pencairan anggarannya," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Ia juga mengakui terdapat beberapa kegiatan yang tidak direncanakan sejak awal tahun sehingga harus menggunakan anggaran yang tersedia. Meski demikian, pihak madrasah menegaskan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan rutin dilaporkan kepada komite serta dibahas dalam pertemuan internal setiap bulan.
Sementara itu, operator madrasah menjelaskan bahwa mekanisme penggunaan dana BOSP di bawah Kementerian Agama berbeda dengan mekanisme di lingkungan Kementerian Pendidikan, sehingga regulasinya tidak dapat disamakan.
Penjelasan tersebut turut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala MTs Jalaksana. Ia menyatakan pengelolaan keuangan madrasah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan penjelasan yang disampaikan jajaran tata usaha.
Meski demikian, dorongan agar pengelolaan keuangan semakin terbuka tetap mengemuka. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola madrasah, sebaik apa pun kondisi fisik dan fasilitas yang dimiliki.
Reporter: Tim Redaksi Radar investigasi.com
