KUNINGAN Radar Investigasi.com –
Informasi mengenai dugaan ketidakhadiran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangmangu 2, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, selama lebih dari satu bulan, mendapat perhatian serius dari Camat Kramatmulya.
Hal tersebut terungkap saat wartawan melakukan konfirmasi langsung kepada Camat Kramatmulya Neneng Nurlaelasari, S.STP., M.Si.,di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Camat mengaku baru mengetahui informasi mengenai ketidakhadiran kepala SPPG tersebut setelah mendapat penjelasan dari wartawan. Ia pun mengaku terkejut karena selama ini penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya masih berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut Camat, pihak kecamatan selama ini lebih melakukan pemantauan terhadap aspek pelayanan, seperti kelancaran distribusi makanan, kesesuaian menu, pengaduan masyarakat, hingga persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Sementara terkait kehadiran dan kedisiplinan kepala SPPG, Camat menyebut hal tersebut masuk dalam ranah internal Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kalau untuk kehadiran di lingkungan internal mereka, kami memang tidak sampai ke sana. Karena di sana juga ada pengawas dan mitra," ungkap Camat dalam perbincangan tersebut.
Meski demikian, setelah menerima informasi dari wartawan, Camat menyatakan akan melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kebenaran informasi tersebut, termasuk mengetahui alasan ketidakhadiran kepala SPPG.
Ia juga mengakui bahwa selama ini pihak kecamatan tidak menerima laporan resmi mengenai persoalan tersebut. Yang menjadi perhatian, kegiatan distribusi MBG tetap berjalan meskipun muncul informasi bahwa kepala SPPG sudah lebih dari satu bulan tidak hadir.
Camat juga menyampaikan bahwa pihaknya selama ini berpatokan pada kelancaran penyaluran MBG kepada masyarakat. Selama tidak ada laporan mengenai terhentinya distribusi, pihak kecamatan menganggap pelayanan masih berjalan.
Namun, informasi mengenai ketidakhadiran kepala SPPG tersebut menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi pemerintah kecamatan.
Dalam kesempatan itu, wartawan juga menyampaikan bahwa koordinator wilayah tingkat kabupaten disebut telah mengetahui persoalan tersebut. Bahkan, menurut informasi yang disampaikan wartawan berdasarkan hasil konfirmasi sebelumnya, pihak terkait mengaku telah menerbitkan surat peringatan (SP).
Hanya saja, ketika diminta menunjukkan dokumen pendukung untuk kepentingan pemberitaan berimbang, dokumen tersebut belum diberikan.
Camat memahami bahwa persoalan kepegawaian merupakan kewenangan internal BGN. Kendati demikian, ia menyatakan akan menelusuri informasi yang diterimanya agar persoalan tersebut menjadi jelas.
Hal menarik dalam pertemuan tersebut, Camat Kramatmulya menyambut baik kedatangan wartawan yang menyampaikan informasi mengenai kondisi SPPG Karangmangu 2.
Ia mengaku berterima kasih karena informasi tersebut menjadi bahan pengetahuan sekaligus perhatian bagi pihak kecamatan, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pengecekan.
Sikap tersebut menjadi bagian penting dari komunikasi antara pers dan pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara. Karena itu, aspek pelayanan, pengawasan, kedisiplinan pengelola, serta transparansi pelaksanaannya patut menjadi perhatian bersama.
Pers tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Namun, ketika muncul informasi yang menyangkut tata kelola program publik, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, publik menunggu tindak lanjut dari pihak kecamatan maupun BGN untuk memastikan bagaimana sebenarnya kondisi pengelolaan SPPG Karangmangu 2.
Kontrol publik bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan program yang menggunakan uang negara berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(fulls)
