Aksi demonstrasi PKL Kuningan
Kuningan RIN -
Sebuah kenyataan yang memicu perdebatan publik tentang kebijakan yang diambil dengan dalih estetika, namun berdampak negatif pada kesejahteraan rakyat.
Hal itu di rasakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilu biasa menjajarkan dagangan nya dai jalur pertokoan jalan Siliwangi pusat kota Kuningan mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pemerintah dengan dalih untuk penataan kota , dan di pusatkan di sejumlah tempat dengan tujuan agar lebih tertata.
Ratusan PKL menduga kebijakan pemerintah itu justru malah menyengsarakan rakyat kecil, akhirnya mereka berkolaborasi (bergabung ..red) dengan bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemda Kuningan pada Rabu (2/7/2025).
Mereka menuntut pertanggungjawaban dari para pemangku kebijakan yang dinilai gagal melindungi kehidupan ekonomi rakyat kecil.
Sayangnya, saat aksi demonstrasi dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan lagi tidak ada di tempat. Jadi masa aksi diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Indag) serta Pj Sekda, namun pernyataan mereka justru membuat pendemo makin kecewa. Seperti di kutip dari media Kontroversi .com
“Kadis hanya bilang ‘no comment’, sementara Pak Beny malah menyinggung soal kompensasi uang Rp100 ribu per bulan untuk PKL. Apakah itu yang mereka anggap solusi?” ujar salah satu PKL yang meminta identitasnya dirahasiakan.
“Uang Rp100 ribu per bulan tidak bisa mengubah hidup kami. Kami malah semakin sengsara. Kami minta bisa kembali berjualan di Jalan Siliwangi.”tambahnya
Masyarakat khususnya para PKL menuntut keadilan sosial dan ekonomi dalam pengambilan kebijakan publik. dan berharap transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. serta menuntut partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
(Red)
.jpg)
.jpg)
