 |
| Dok: aksi masa ke kantor DPRD Kuningan |
Kuningan, RIN-
Sebuah pernyataan yang cukup keras dilontarkan oleh Rudi ,salah seorang peserta Aksi solidaritas dan menyikapi tragedi Demokrasi ( Korban aksi 28 Agustus...red) serta pejabat yang dianggap tidak pro rakyat. Aksi di gelar Minggu sore di depan gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Minggu (31/8/2025).
" Makanya jadi pejabat jangan bikin ulah , yang dapat menyakiti rakyat, akhirnya unjuk rasa terjadi di mana mana bahkan jadinya masyarakat di benturkan dengan aparat ,itu khan ngeri banget" katanya dengan nada berapi api
Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik bahkan malah menduga hanya mementingkan diri sendiri dan golongan.
Masyarakat merasa bahwa pejabat tidak transparan dan kurang beradab dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan kecurigaan , ketidakpercayaan bahkan membuat masyarakat marah
Pejabat dianggap tidak pro-rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Masyarakat merasa marah dan kecewa dengan tindakan pejabat yang tidak pro-rakyat dan tidak transparan.
Masyarakat menuntut perubahan dan perbaikan dalam sistem pemerintahan, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Tindakan pejabat yang tidak pro-rakyat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPRD pemerintah dan lembaga pemerintahan.
Kasus ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa pejabat menjalankan tugasnya dengan baik dan pro-rakyat.
(***)
.jpg)
