 |
| Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja |
Kuningan RIN-
Kasus tunjangan DPRD Kuningan yang kontroversial memicu pertanyaan tentang independensi media. Apakah wartawan harus menjadi penjilat untuk diakui oleh pemerintah daerah?
Pemberitaan tentang tunjangan DPRD Kuningan yang diduga tidak memiliki dasar hukum jelas telah memicu kemarahan publik. Namun, beberapa wartawan terlihat lebih fokus pada upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah daripada melakukan investigasi yang mendalam.
"Jangan jadi wartawan penjilat, tapi jadilah wartawan yang independen dan berani menyampaikan kebenaran," kata seorang aktivis masyarakat yang namanya minta di rahasiakan
 |
| Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja |
Kasus ini menjadi contoh bagaimana pentingnya independensi media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau finansial.
Pemberitaan terkait pencarian tunjangan DPRD yang diduga kuat menyalahi aturan,memicu kemarahan publik dan sorotan media, membuat banyak pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Pernyataan ini muncul setelah BPKAD Kuningan menolak memproses pembayaran tunjangan DPRD karena khawatir dengan risiko hukum. Sementara itu, DPRD Kuningan telah menerima tunjangan dengan dasar Surat Keputusan (SK) Bupati, yang dinilai tidak sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2017.
Tunjangan DPRD Kuningan yang tidak memiliki dasar hukum jelas telah memicu kekhawatiran masyarakat. Menurut PP No. 18 Tahun 2017, jenis dan besaran hak keuangan DPRD harus diatur melalui peraturan kepala daerah, bukan Surat Keputusan (SK) Bupati.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dugaan Kasus ini menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan diproses secara transparan .
(Red)
