Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja
Majalengka RIN-
Citra DPRD Kabupaten Majalengka kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena produk kebijakan atau kinerja legislasi, melainkan akibat insiden yang diduga melibatkan tindakan intimidatif seorang petugas keamanan terhadap wartawan hingga nyaris berujung bentrokan fisik.
Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam (17/6/2026) itu memantik reaksi keras dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Kabupaten Majalengka. Organisasi wartawan tersebut menilai insiden tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena menyangkut sikap aparat keamanan terhadap insan pers yang sedang menjalankan aktivitas jurnalistik.
Wartawan Media Ruzka Indonesia, Eko, mengaku mendapat perlakuan yang tidak pantas saat meminta izin mengisi daya telepon genggam di pos jaga DPRD Majalengka. Alih-alih mendapat pelayanan yang humanis, ia mengaku justru disambut dengan nada tinggi dan sikap yang dianggap tidak mencerminkan standar pelayanan publik.
Situasi memanas ketika Eko mencoba meminta identitas petugas yang bersangkutan. Menurut pengakuannya, respons yang diterima semakin agresif hingga membuat suasana nyaris berubah menjadi adu fisik.
Lebih mengejutkan lagi, Eko mengaku sempat mendengar ucapan bernada merendahkan profesi wartawan.
Jika pengakuan tersebut benar, maka peristiwa ini bukan sekadar persoalan miskomunikasi biasa. Publik berhak bertanya: mengapa seorang petugas keamanan di lingkungan lembaga publik dapat bersikap demikian terhadap wartawan?
Dewan Pembina AWI DPC Kabupaten Majalengka, Herman Budiantoro, menilai insiden ini mengindikasikan perlunya audit terhadap kualitas sumber daya manusia yang bertugas menjaga kantor wakil rakyat.
"Security bukan hanya bertugas menjaga gerbang. Mereka adalah wajah pertama pelayanan sebuah lembaga. Jika yang muncul justru sikap emosional dan intimidatif, maka ada yang salah dalam proses pembinaan maupun pengawasannya," tegas Herman.
Ia juga menyoroti dugaan petugas yang sedang bermain telepon genggam saat bertugas. Menurutnya, jika benar terjadi, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya disiplin dan kontrol internal terhadap personel keamanan.
AWI bahkan mendesak agar legalitas, kompetensi, hingga status sertifikasi petugas yang terlibat diperiksa secara menyeluruh. Mulai dari keabsahan KTA Security, riwayat pelatihan, hingga standar operasional yang diterapkan perusahaan penyedia jasa keamanan.
Ketua DPC AWI Kabupaten Majalengka, Abdullah, lebih jauh mempertanyakan manfaat keberadaan tenaga keamanan swasta yang dibiayai anggaran publik apabila pada praktiknya justru menimbulkan polemik.
"Kalau keberadaan security tidak mampu menghadirkan rasa aman, pelayanan yang baik, dan penghormatan terhadap kebebasan pers, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai mereka," tegas Abdullah.
Menurutnya, DPRD sebagai rumah rakyat seharusnya menjadi ruang yang terbuka, ramah, dan menghormati kerja-kerja jurnalistik, bukan justru melahirkan kesan anti kritik dan anti kontrol sosial.
Insiden ini kini menjadi ujian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Publik menunggu, apakah akan ada langkah tegas berupa evaluasi menyeluruh terhadap oknum yang terlibat atau justru kasus ini akan berakhir tanpa kejelasan.
Satu hal yang pasti, dugaan intimidasi terhadap wartawan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab ketika pers merasa tertekan di lingkungan lembaga publik, yang dipertaruhkan bukan hanya marwah profesi wartawan, tetapi juga komitmen terhadap keterbukaan dan demokrasi itu sendiri.
Reporter : Tim Radar Nusantara.com
