 |
| Dokumen saat Kasatgas Kabupaten Kuningan membahas SPPG Karangmanggu 1 |
KUNINGAN RadarInvestigasi.com-
Polemik pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Karangmangu 1 akhirnya memasuki babak baru. Setelah ramai menjadi sorotan pemberitaan media, Kasatgas Kabupaten yang sekaligus menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan dikabarkan memanggil seluruh pihak terkait pada Kamis pagi (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa operasional dapur MBG Karangmangu dihentikan sementara sampai ditetapkannya Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru.
Poto sejumlah pihak pasca pertemuan membahas SPPG Karang manggu 1
Keputusan penghentian sementara ini menjadi perkembangan penting. Namun, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi keputusan menutup operasional dapur. Ada sejumlah persoalan mendasar yang justru harus dijawab secara terbuka, terutama menyangkut tata kelola, pertanggungjawaban, serta penggunaan anggaran negara selama dapur tersebut tetap beroperasi.
Di tengah keputusan penghentian sementara, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana nasib dan siapa yang selama ini bertanggung jawab terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran program tersebut?
Jika sebelumnya jabatan Ketua SPPG kosong atau yang bersangkutan tidak menjalankan tugas dalam waktu cukup lama, siapa yang mengambil alih kendali operasional dapur? Siapa yang memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai ketentuan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas serta penggunaan anggaran selama kekosongan kepemimpinan tersebut?
Pertanyaan ini bukan persoalan administratif semata. Program MBG menggunakan anggaran negara yang harus dikelola berdasarkan aturan, mekanisme pengawasan, dan prinsip pertanggungjawaban.
Jangan sampai ketika persoalan mencuat, keputusan yang diambil hanya sebatas menghentikan operasional sementara, sementara pertanggungjawaban atas pengelolaan sebelumnya justru tidak pernah dibuka secara menyeluruh.
Sejumlah pertanyaan publik kini mengarah pada perlunya pemeriksaan menyeluruh oleh Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Dugaan ketidaksesuaian tata kelola operasional dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu ditelusuri secara serius. Terlebih, apabila benar terdapat kekosongan penanggung jawab dalam waktu panjang, sementara aktivitas dapur dan penggunaan anggaran tetap berlangsung.
BGN, Inspektorat perlu melakukan audit terhadap administrasi, aliran anggaran, dokumen pertanggungjawaban, realisasi belanja, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sementara APH perlu menelaah apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut. Tentunya, pemeriksaan harus berbasis dokumen, bukti, dan keterangan pihak-pihak terkait, bukan sekadar asumsi atau opini.
Ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian:
- Siapa penanggung jawab sah operasional dapur selama Ketua SPPG tidak menjalankan tugas?
- Apakah seluruh pencairan dan penggunaan anggaran telah sesuai prosedur BGN?
- Siapa yang memverifikasi laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan?
- Apakah distribusi makanan kepada KPM tetap berjalan sesuai standar dan ketentuan?
- Siapa yang melakukan pengawasan, dan bagaimana bentuk pengawasan tersebut selama persoalan berlangsung?
Jangan sampai anggaran negara terus berjalan, tetapi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya justru menjadi tanda tanya.
Jangan Tunggu Viral, Baru Ada Tindakan!
Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah bagaimana persoalan ini bisa berlangsung cukup lama sebelum akhirnya menjadi perhatian serius setelah ramai diberitakan.
Publik sebelumnya juga mempertanyakan respons jajaran pengawasan tingkat kecamatan. Jika persoalan ketidakhadiran Ketua SPPG memang telah diketahui sejak lama, mengapa langkah penanganan baru terlihat setelah polemik berkembang di ruang publik?
Begitu pula munculnya kesan bahwa sejumlah pihak baru mengetahui persoalan setelah pemberitaan ramai menjadi bahan pertanyaan tersendiri.
Pengawasan program pemerintah seharusnya berjalan berdasarkan sistem dan tanggung jawab, bukan menunggu tekanan pemberitaan atau sorotan masyarakat.
Pers membutuhkan jawaban, masyarakat membutuhkan kepastian, dan negara membutuhkan pertanggungjawaban atas setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan.
Keputusan Kasatgas Kabupaten menghentikan sementara operasional dapur MBG Karangmangu patut dicatat sebagai langkah penanganan. Namun, keputusan tersebut tidak boleh menjadi titik akhir penyelesaian persoalan.
Pergantian Ketua SPPG tidak otomatis menghapus kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sebelumnya.
Publik kini menunggu langkah konkret Inspektorat, BGN, dan APH. Audit menyeluruh diperlukan agar terang siapa yang bertanggung jawab, bagaimana anggaran dikelola, serta apakah seluruh ketentuan program telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Sebab yang dipersoalkan bukan sekadar siapa yang duduk sebagai Ketua SPPG, melainkan siapa yang mengendalikan dapur, siapa yang mengawasi, dan bagaimana uang negara dipertanggungjawabkan selama persoalan itu berlangsung.
Jangan sampai program yang membawa nama pemenuhan gizi masyarakat justru menyisakan persoalan dalam tata kelola dan pengawasan.
Tim media ini , akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial dan kepentingan publik.
