 |
| Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Dilantik |
Kuningan - RIN
Bupati Dian Rachmat Yanuar dapat skor 79 persen, sementara Wakil Bupati Tuti Andriani meraih 63 persen
Hal tersebut diungkap dalam konferensi pers di Sekretariat JR, Jalan Kasturi-Gereba, Sabtu (31/5/2025).
Saat jumpa pers tersebut, Topic Offirstson MPd MSi, menyebut angka tersebut masuk dalam kategori “cukup baik” berdasarkan parameter penilaian yang digunakan, termasuk referensi dari standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Saya simpulkan, kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Kuningan ini bisa dikategorikan cukup baik. Bupati mendapat 79 persen, Wakil Bupati 63 persen,” ujar Topic dalam pemaparannya.
Menurutnya, jika dibanding dengan survei terhadap bupati sebelumnya pada periode 100 hari kerja, mengalami penurunan. saat itu mencapai angka 82,7 persen.
“Penurunan skor ini bisa dipengaruhi oleh kondisi makro pemerintahan saat ini yang tengah melakukan efisiensi dari pusat hingga daerah,” jelasnya.
Selain memaparkan hasil survei, JR juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan komunikasi lintas SKPD.
“Komunikasi dengan SKPD, pengelolaan anggaran, hingga penyelesaian persoalan sosial seperti kepemudaan, olahraga, keamanan, dan masalah keagamaan masih perlu ditingkatkan. Banyak yang belum terintervensi dengan baik,” ungkapnya.
Survei ini melibatkan 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 32 kecamatan. Responden berasal dari beragam profesi, termasuk petani, pedagang, ASN, guru, hingga aparat desa. Penelitian juga mengakomodasi variabel penghasilan, mulai dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp10 juta.
Topic menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam survei ini bersifat ilmiah dan objektif. Ia menegaskan bahwa data yang dipaparkan murni berasal dari aspirasi masyarakat.
Meski demikian, JR menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam empat tahun lebih sisa masa jabatan mereka.
“Jangan terlalu fokus hanya pada 100 hari. Jabatan kepala daerah ini lima tahun. Kami justru mendorong agar kinerja seluruh SKPD bisa dievaluasi secara berkala, idealnya tiap semester, agar tren pelayanan publik bisa terus dimonitor dan diperbaiki,” tutupnya.
(Full)
.jpg)
