Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja
Kuningan RiN-
Jelang rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, muncul dugaan adanya broker yang mengaku dekat dengan Bupati Kuningan untuk mempengaruhi keputusan rotasi jabatan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktik suap dan nepotisme.
Sejumlah pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Kuningan mengaku telah dihubungi oleh orang-orang yang mengaku dekat dengan Bupati Kuningan dan menawarkan jasa untuk mempengaruhi keputusan rotasi jabatan. Mereka diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas jabatan yang diinginkan.
" Iya kang ka saya juga ada yang ngontek , tapi saya mah , pasrah saja , bagaimana ditugaskan nya saja nggak mau gitu gituan ," jelas salah satu pejabat suatu SKPD yang namanya minta di rahasiakan.
Gambar karikatur hanya pelengkap brita
Hal itu sejalan seperti yang di lansir dari dari media online jurnal gamas .com yang tayang ,Kamis (18/12/2025) , disana di jelaskan, Bidang Hubungan Masyarakat Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Bahrudin yang akrab disapa Egong, mengungkapkan adanya fenomena yang kerap muncul setiap kali rotasi dan mutasi jabatan bergulir. Ia menyebut, jabatan-jabatan strategis yang kerap disebut sebagai jabatan basah memiliki nilai tawar tersendiri dalam praktik tidak resmi.
Menurut Egong, harga “pasar gelap” jabatan tersebut bervariasi, mulai dari kisaran Rp15 juta hingga ratusan juta rupiah, bergantung pada posisi jabatan yang diincar. Kondisi ini, kata dia, membuka ruang bagi peran para calo jabatan yang memanfaatkan situasi dan ketidakpastian informasi.
Advertisement
“Transaksi demi transaksi nyaris tak terlihat dan tak terdengar. Semua berlangsung tertutup karena dianggap sebagai rahasia umum,” ujarnya.
Egong menilai, praktik semacam itu kerap dilegitimasi sebagai kewajaran dengan dalih budaya ketimuran, relasi kedekatan, dan rasa sungkan. Padahal, jika benar terjadi, hal tersebut dinilai mencederai prinsip profesionalisme, integritas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
FORMASI mengingatkan bahwa rotasi dan mutasi jabatan sejatinya merupakan instrumen pembinaan karier aparatur dan peningkatan kinerja organisasi. Namun, ketika isu transaksi jabatan terus berulang, kepercayaan publik terhadap birokrasi berpotensi semakin tergerus.
“Jika dibiarkan, bisik-bisik ini akan terus hidup dan menjadi bayang-bayang gelap dalam setiap proses mutasi,” pungkas Egong.
Dari berbagai sumber ( red)
