Kantor Desa Bayuning kecamatan Kadugede
Kuningan RIN -
Dugaan kasus penyimpangan dana oleh oknum BUMDes di Bayuning semakin ramai diperbincangkan. Kades dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bayuning mengakui bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana BUMDes masih lemah.
"Kami mengakui bahwa pengawasan kami masih lemah, banyak kekurangan sehingga terjadinya kejadian itu (dugaan penyimpangan...red)," kata Kades Bayuning Hj. Yeni Supriani, S.Pd. Saat di konfirmasi setelah pelaksanaan klarifikasi terbuka di aula kantor Desa setempat,Kamis 5 februari 2026 kemarin
.jpg)
Caption,saat kegiatan klarifikasi terbuka pemdes Bayuning
Di kesempatan yang sama BPD Bayuning juga mengakui bahwa mereka belum melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan dana BUMDes. "Kami mengakui sada sedikit kelalaian dalam pengawasan sehingga kami tidak dapat mendeteksi penyimpangan lebih awal,tau tau sudah rame " kata Cecep Sukarna ,S.Ap , selaku Ketua BPD Bayuning menjawab pertanyaan wartawan
Dugaan kasus penyimpangan dana BUMDes ini telah menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran masyarakat, hingga pihak insfektorat turun langsung kelapangan.
Bahkan diduga berawal dari kegaduhan terkait dugaan penyimpangan oleh oknum BUMDES, akhirnya kekhawatiran masyarakat semakin berkembang bahkan sampai melebar ke pelayanan dan tata kelola pemerintahan Desa ,
Mereka (masyarakat ...red) juga berharap agar pemerintah daerah dan aparat terkait dapat meningkatkan pengawasan dan mengambil tindakan tegas apa bila terbukti ada kesalahan agar kedepannya tidak ada lagi kegaduhan seperti ini di Desa Bayuning.
Warga juga berharap Inspektorat diharapkan dapat memberikan hasil audit yang objektif dan adil, sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan dana BUMDes dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Semoga kasus ini dapat diungkap dan diadili dengan transparan dan adil," kata salah seorang warga
(Red)
.jpg)
