Dok: template gelaran aksi
Kuningan RIN-
Ratusan bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai organisasi Mahasiswa Kuningan akan turun ke jalan besok untuk menyikapi tunjangan DPRD Kuningan yang dianggap di luar aturan. Mereka menuntut transparansi anggaran dan penghapusan tunjangan bagi anggota DPRD sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Mahasiswa juga menyoroti beberapa isu, seperti dugaan penyelewengan penyelewengan kebijakan yaitu pencairan tunjangan DPRD yang diduga dilakukan tanpa mengikuti aturan , yaitu pencairan tunjangan tanpa adanya perbup yang di atur Menurut PP No. 18 Tahun 2017, jenis dan besaran hak keuangan DPRD harus diatur melalui peraturan kepala daerah, bukan Surat Keputusan (SK) Bupati.
Selasa sore kemarin (10/2/2026) Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Imam , menegaskan bahwa gerakan mahasiswa murni dari suara rakyat dan tidak ditunggangi oleh kepentingan elit tertentu.
"Kami turun ke jalan karena persoalan daerah ini sangat genting, di mana kondisi keuangan Kabupaten Kuningan seperti ini , " katanya
Dia juga menyebutkan pihaknya tidak ada unsur tendensi pada siapapun , cuman pingin tau penjelasannya saja , kenapa hal tersebut bisa terjadi ,
"Kalau sudah rame baru bikin perbup , sungguh sangat gila ini ,"tegasnya
Aksi demo ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Terutama pada legislatif dan eksekutif.
(Red)
