 |
| Gambar Karikatur hanya pelengkap berita saja |
KUNINGAN – RADARINVESTIGASI.COM
Persoalan ketidakhadiran Ketua SPPG di Desa Karangmanggu, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, selama lebih dari satu bulan kini membuka pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pasalnya, muncul perbedaan informasi yang cukup mencolok di antara unsur pengawasan. Camat Kramatmulya sebelumnya mengaku terkejut dan baru mengetahui persoalan tersebut ketika dikonfirmasi media. Sementara itu, Korwil/Korcam MBG Kecamatan Kramatmulya, Joddy Agustian, justru mengaku telah melaporkan persoalan tersebut sejak 26 Oktober 2026.
Situasi ini memunculkan pertanyaan: jika laporan sudah disampaikan sejak akhir Oktober, mengapa Camat mengaku belum mengetahui? Lalu, sejauh mana laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satgas MBG tingkat Kabupaten?
Sebelumnya, saat dimintai keterangan mengenai ketidakhadiran Ketua SPPG Karangmanggu yang disebut telah berlangsung lebih dari satu bulan, Camat Kramatmulya mengaku terkejut dan baru mengetahui informasi tersebut.
Pernyataan itu menjadi menarik setelah Joddy Agustian memberikan keterangan berbeda
Dalam komunikasi melalui WhatsApp pada Rabu malam (11/11/2026), Joddy menyampaikan bahwa laporan mengenai kondisi tersebut telah ditempuh sejak 26 Oktober 2026.
“Laporan sudah ditempuh dari tanggal 26 Oktober,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kepada siapa laporan disampaikan, melalui mekanisme apa, apakah diterima secara resmi, dan apakah Camat maupun Kasatgas Kabupaten telah memperoleh tembusan?
Sebab, apabila laporan memang sudah berjalan sejak 26 Oktober, publik berhak mengetahui bagaimana koordinasi pengawasan antara tingkat kecamatan dan kabupaten dilaksanakan.
Persoalan semakin menarik setelah Kasatgas MBG tingkat Kabupaten Kuningan yang juga menjabat Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa para pihak terkait akan dipanggil pada Kamis pagi (12/11/2026) untuk dimintai keterangan.
Pemanggilan tersebut menjadi langkah yang patut diapresiasi. Namun, sekaligus memunculkan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan.
Jika Korwil mengaku sudah menyampaikan laporan sejak 26 Oktober, apakah laporan tersebut sudah sampai kepada Sekda selaku Kasatgas Kabupaten? Jika sudah, mengapa pemeriksaan dan langkah evaluasi baru dijadwalkan setelah persoalan ini ramai disorot?
Apakah sebelumnya belum ada tindak lanjut, atau justru terjadi persoalan komunikasi dalam rantai koordinasi pengawasan?
Pertanyaan ini penting dijawab agar tidak muncul kesan bahwa pengawasan baru bergerak ketika persoalan sudah menjadi perhatian publik.
Dalam keterangannya, Joddy membantah bahwa operasional dapur dipaksakan berjalan tanpa penanggung jawab.
Ia menjelaskan bahwa selama Ketua SPPG tidak berada di tempat, masih terdapat ahli gizi dan akuntan yang menjalankan tanggung jawab masing-masing. Operasional dapur juga disebut tetap dipantau Korwil dan Korcam.
“Selama proses pergantian pun dapur masih dipantau oleh Korwil dan Korcam. Administrasi pelaporan dan sebagainya juga sebenarnya masih lancar,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa proses pergantian Ketua SPPG sedang berjalan dan pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat mengenai kelanjutan operasional, termasuk kemungkinan penghentian sementara.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai dasar kewenangan operasional selama jabatan Ketua SPPG kosong, serta bagaimana tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan dijalankan.
Persoalan SPPG Karangmanggu seharusnya tidak berhenti pada proses pergantian Ketua SPPG. Lebih jauh, perlu ditelusuri bagaimana informasi mengenai ketidakhadiran penanggung jawab bisa menimbulkan perbedaan pengetahuan di antara unsur pemerintahan dan pengawasan.
Camat mengaku baru mengetahui. Korwil mengaku telah melaporkan sejak 26 Oktober. Sementara Sekda selaku Kasatgas Kabupaten menjadwalkan pemanggilan para pihak pada 12 November.
Rangkaian keterangan ini menyisakan satu persoalan mendasar: apakah sistem koordinasi dan pengawasan MBG di tingkat kecamatan hingga kabupaten sudah berjalan sebagaimana mestinya?
BGN sebagai otoritas program juga perlu memastikan ketentuan mengenai kehadiran unsur pimpinan, kewenangan pengganti, serta syarat operasional dapur diterapkan secara konsisten.
Jangan sampai laporan sudah dibuat, tetapi tindak lanjutnya tidak diketahui secara jelas. Jangan pula sampai pengawasan hanya sebatas pemantauan dan administrasi, sementara persoalan mendasar di lapangan belum mendapatkan kepastian.
Publik kini menunggu hasil pemanggilan oleh Sekda selaku Kasatgas Kabupaten. Bukan hanya siapa yang akan menggantikan Ketua SPPG, melainkan juga siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan selama kekosongan jabatan tersebut dan bagaimana tindak lanjut laporan sejak 26 Oktober.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan seorang Ketua SPPG, melainkan kredibilitas pengawasan program yang menggunakan anggaran negara.
RadarInvestigasi.com akan terus mengawal persoalan ini demi transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
