Skor 100 Hari Kerja Bupati Wakil Bupati Kuningan, Menurun Dibanding Bupati Periode Sebelumnya

Bupati Wakil Bupati Pasca Pelantikan

Kuningan - RIN

Hasil survei Jamparing Reseacrh mengungkapkan skor Kinerja 100 hari kerja Bupati Dian Rahmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani menurun jika dibandingkan dengan periode Bupati Kuningan sebelumnya.

Bupati Dian Rachmat Yanuar mendapat skor 79 persen, sementara Wakil Bupati Tuti Andriani meraih 63 persen. Sedangkan saat Bupati sebelumnya mencapai angka 82,7 persen.

“Penurunan skor ini bisa dipengaruhi oleh kondisi makro pemerintahan saat ini yang tengah melakukan efisiensi dari pusat hingga daerah,” jelasnya

Namun demikian, lanjut Topic, angka tersebut masuk dalam kategori “cukup baik” berdasarkan parameter penilaian yang digunakan, termasuk referensi dari standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

JR juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan komunikasi lintas SKPD.

“Komunikasi dengan SKPD, pengelolaan anggaran, hingga penyelesaian persoalan sosial seperti kepemudaan, olahraga, keamanan, dan masalah keagamaan masih perlu ditingkatkan. Banyak yang belum terintervensi dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Topic, survei ini melibatkan 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 32 kecamatan. Responden berasal dari beragam profesi, termasuk petani, pedagang, ASN, guru, hingga aparat desa. Penelitian juga mengakomodasi variabel penghasilan, mulai dari di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp10 juta.

Topic menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam survei ini bersifat ilmiah dan objektif. Ia menegaskan bahwa data yang dipaparkan murni berasal dari aspirasi masyarakat.

Meski demikian, JR menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam empat tahun lebih sisa masa jabatan mereka.

“Jangan terlalu fokus hanya pada 100 hari. Jabatan kepala daerah ini lima tahun. Kami justru mendorong agar kinerja seluruh SKPD bisa dievaluasi secara berkala, idealnya tiap semester, agar tren pelayanan publik bisa terus dimonitor dan diperbaiki,” katanya.

Sementara itu, dari hasil survey publik, tingkat kepuasan terhadap SKPD masih terlihat variatip.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), misalnya, punya tingkat kepuasan yang tertinggi. Disusul oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan), beriktnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sedangman yang skor yang terendah adalah Dinas Kesehatan 

(Abun/Full)