Kabid PAUD Dikmas Disdikbud Kabupaten Kuningan Dicky Mahardika, S.E., M.Si.
Kuningan RIN-
Kabid PAUD Dikmas Disdikbud Kabupaten Kuningan Dicky Mahardika, S.E., M.Si. menegaskan pentingnya pelaksanaan program wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai langkah meningkatkan kesiapan anak sebelum masuk jenjang pendidikan dasar.
Menurutnya, sasaran program ini adalah anak usia 5–6 tahun dengan target pemerataan lembaga PAUD minimal satu lembaga per desa, baik Kober maupun TK. Sosialisasi program direncanakan akan dilakukan ke 32 kecamatan untuk meningkatkan angka partisipasi anak usia dini.
"Sesuai dengan kebijakan pemerintah wajib belajar 13 tahun termasuk satu tahun prasekolah," kata Kabid Dicky menjawab pertanyaan wartawan,Selasa (5/5/2026) di ruang kerjanya
Selain itu, Kabid PAUD Dikmas juga menyampaikan bahwa program prasekolah akan diintegrasikan dengan upaya pencegahan stunting, melalui edukasi gizi dan pola makan sehat, termasuk pemberian susu dan telur saat kegiatan Bunda PAUD.
"Alhamdulillah kebetulan bunda paudnya adalah Istri bapak Bupati, jadi dalam kegiatan program pemerintah daerah yaitu bunda paud kita ikut mendompleng," tambahnya
Dalam pelaksanaannya, peran Bunda PAUD serta jejaring PKK sangat membantu dan akan dimaksimalkan untuk memperluas sosialisasi hingga tingkat desa.
Kabid PAUD Dikmas juga menekankan pentingnya peran PKBM dan SKB dalam menekan angka anak tidak sekolah melalui konsep desa asuh, yakni satu PKBM membina 3–4 desa untuk pendataan dan pembelajaran nonformal.
"langkah penurunan angka anak tidak sekolah melalui optimalisasi peran PKBM dan SKB.
Salah satu strategi yang dirancang adalah konsep desa asuh, di mana setiap PKBM akan mengawasi sekitar 3 hingga 4 desa untuk pendataan sekaligus pembinaan pendidikan non formal,"pungkasnya
pihaknya optimistis program wajib belajar prasekolah dan penguatan PKBM/SKB dapat menjadi langkah nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menekan stunting dan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Kuningan
Ia mengakui masih ada tantangan, terutama keterbatasan anggaran dan kebutuhan sarana pendukung. Namun pihaknya terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar program berjalan optimal.
(Tim / red)
