Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja
Kuningan RIN-
Kinerja salah satu pejabat di SMKN Japara jadi sorotan. Oknum Wakil Kepala Sekolah bidang Humas diduga lebih memprioritaskan Program Makan Bergizi Gratis [MBG] dibandingkan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS.[tupoksi]
Dugaan ini muncul setelah adanya keluhan dari beberapa pihak internal sekolah yang menyebut beberapa agenda kehumasan dan tugas administratif PNS tidak berjalan maksimal. Sebaliknya, yang bersangkutan terlihat lebih aktif mengurusi teknis pelaksanaan program MBG di sekolah.
"sy menyaksikan sendiri bbrp kali rapat dinas yg kita gelar beliaubizin untuk keperluan hal trsbt," jelas kepala SMKN 1 Japara menjawab pertanyaan media ini, Minggu kemarin (12/42026)
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber yang dapat dipercaya diduga kuat karena sering profit sebagai penyebab dia lebih pokus Yayasan dan MBG ketimbang tupoksi sebagai PNS, dan di keluhkan oleh kepala sekolah tempat ia bekerja bahkan telah melontarkan kata ultimatum pada rapat atau di forum.
Sekilas informasi yang dihimpun dari narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya Terkait sering profit program MBG yang terus di perjuangkan Wakasek Humas SMKN 1 Japara hingga diduga abakan tegas sebagai PNS nya.
Uraian Rp 15000 pagu global anggaran tiap porsi MBG
3000 untuk operasional dapur
2000 untuk sewa dapur
10000 dan 8000 yg diterimakan kepada penerima manfaat
Kemudian yg 2000 itu di yayasan di bagi , Yayasan400 sisanya Miitra 1600 karena mitra ada 2 jadi permitra/ investor mendapat 800
Jadi estimasi profit yang di perjuangkan Wakasek Humas SMKN 1 Japara adalah Rp 400 di kali jumlah penerima manfaat dari suatu SPPG pergari. Kalau dia menguasai Sepuluh Dapur berarti jali sepuluh perhari. Kalau di kali sebulan muncul angka yang sangat pantastis .
Yang bersangkutan saat di konfirmasi justru malah bersikap masa bodoh dan dia seperti menduga media di pakai alat seseorang untuk menyerang dirinya.
"Untuk hal tersebut bukan urusan pihak lain, yg jelas kami sebagai pns menjalankan sesuai peraturan dan perundang yg berlaku, kalau pns ada yg melanggar aturan tersebut sudah pasti ada sangsinya jelas menurut uu ASN . DAN ASN SUDAH FAHAM SEMUA.," katanya melalui chatting WhatsApp pribadinya pada media ini, Minggu (12/4/2026) lalu
"Maaf saya juga tidak akan menanggapi lagi persoalan yg di ulang ulang hanya membahas personal karena di duga ada tujuan dan ada pesanan dari pihak pihak yg tidak suka atas keberhasilan anak bangsa untuk membangun negeri sesuai ketentuan dan kebijakan pemerintah yg sedang berkuasa 🙏🙏," tambahnya
Publik berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Cabang Cirebon mengecek langsung ke sekolah terkait kinerja Wakasek Humas SMKN 1 Japara tersebut.
Hingga kini belum ada sanksi atau teguran resmi dari Disdikbud Jawa Barat, Sekolah diminta mengevaluasi ulang kinerja pegawai tersebut agar program nasional dan layanan pendidikan tetap berjalan beriringan.
Dari berbagai sumber (Tim /red)
