 |
| Gambar karikatur hanya pelengkap brita |
Kuningan RIN-
Nama Umiyati mendadak mencuat dalam pusaran isu dugaan kejanggalan data administrasi kependudukan yang menyeret seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan SMKN 1 Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Umiyati dikaitkan dengan Jaelani, guru yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Humas di SMKN 1 Japara. Nama Jaelani sebelumnya telah ramai diberitakan karena keterlibatannya sebagai pengurus di Yayasan Ar Rasywad, yang disebut-sebut menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menjalin kemitraan dengan SPPG dalam distribusi program tersebut ke sejumlah sekolah.
Dugaan Peran Strategis dan Relasi Personal
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Umiyati diduga memiliki peran strategis dalam operasional MBG di wilayah Nusaherang. Ia disebut-sebut dipercaya sebagai koordinator lapangan di SPPG setempat.
Tak hanya itu, muncul pula isu sensitif yang mengaitkan Umiyati sebagai wanita idaman lain (WIL) dari Jaelani. Dugaan ini berkembang di tengah masyarakat dan relawan program MBG, meski hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen.
Seorang relawan MBG di Nusaherang, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa Umiyati disebut telah menetap di wilayah tersebut dan bahkan menempati sebuah rumah di kawasan perumahan setempat.
“Sekarang sudah tinggal di sini. Katanya juga sudah difasilitasi kendaraan,” ujar sumber tersebut.
Namun, apakah fasilitas tersebut merupakan bagian dari operasional kerja atau bentuk pemberian pribadi, belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Gestur Gugup dan Bantahan Jaelani
Saat dikonfirmasi oleh tim media di SMKN 1 Japara pada 15 April 2026, Jaelani membantah berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya, termasuk relasi personal dengan Umiyati maupun dugaan pemberian fasilitas.
Namun, dalam sesi wawancara tersebut, Jaelani terlihat menunjukkan gestur tubuh yang tidak biasa. Ia tampak berkeringat dingin dan memberikan jawaban yang cenderung normatif tanpa penjelasan rinci.
Sikap tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai transparansi dan akuntabilitas peran gandanya sebagai ASN sekaligus pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas yayasan mitra program pemerintah.
Sorotan pada Dugaan Manipulasi Data KTP
Di luar isu relasi personal, fokus utama investigasi kini mengarah pada dugaan kejanggalan data kependudukan Jaelani. Pada dokumen KTP elektronik miliknya, kolom pekerjaan disebut-sebut tidak mencerminkan statusnya sebagai ASN, melainkan tercantum sebagai karyawan swasta.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya manipulasi data identitas untuk kepentingan tertentu, terutama jika dikaitkan dengan aktivitas di luar tugas kedinasan, termasuk keterlibatan dalam program MBG melalui yayasan.
Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta beririsan dengan aturan disiplin ASN terkait kejujuran dan integritas data pribadi.
Potensi Konflik Kepentingan
Keterlibatan Jaelani dalam yayasan yang bermitra dengan program pemerintah juga membuka potensi konflik kepentingan. Sebagai ASN di institusi pendidikan, ia terikat pada aturan netralitas dan larangan menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Apalagi jika terbukti ada relasi struktural maupun personal yang memengaruhi distribusi program MBG di lapangan.
Investigasi Berlanjut
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih terus melakukan penelusuran lebih lanjut, termasuk mengonfirmasi pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, pengelola program MBG, serta instansi kependudukan.
Klarifikasi dari pihak Umiyati juga masih diupayakan guna memperoleh gambaran utuh dan berimbang atas seluruh dugaan yang berkembang.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas ASN tidak hanya diuji dalam ruang formal birokrasi, tetapi juga dalam aktivitas di luar kedinasan yang beririsan dengan kepentingan publik
(Tim /red)
