SMKN 1 Japara Kabupaten Kuningan
Kuningan RIN-
Dugaan penyimpangan tata kelola di SMKN 1 Japara kian menguat. Serangkaian pengakuan, kontradiksi pernyataan, hingga temuan administrasi yang janggal membentuk pola yang mengarah pada dugaan pembiaran sistematis oleh pimpinan sekolah terhadap aktivitas di luar koridor kedinasan.
Nama Jaelani, Wakil Kepala Sekolah bidang Humas, berada di pusat pusaran isu. Selain berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), ia disebut aktif mengelola kegiatan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Yayasan Ar Rasywad.
Sorotan muncul setelah Jaelani secara terbuka mengklaim telah mengantongi izin dari kepala sekolah untuk menjalankan aktivitas tersebut. Namun, klaim itu bertolak belakang dengan pernyataan kepala sekolah sebelumnya yang justru mengeluhkan keterlibatan Jaelani karena dianggap mengganggu tugas pokok sebagai pendidik.
Kontradiksi ini memunculkan dugaan adanya “izin terselubung” atau pembiaran yang disengaja. Dalam tata kelola birokrasi, situasi semacam ini bukan sekadar persoalan komunikasi internal, melainkan berpotensi mengarah pada pelanggaran prinsip akuntabilitas jabatan.
Konflik Kepentingan ASN
Keterlibatan aktif ASN dalam aktivitas yayasan yang terafiliasi dengan program pemerintah menjadi titik krusial. Mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap aparatur wajib menjaga netralitas dan menghindari benturan kepentingan.
Jika terdapat pemanfaatan jabatan, jaringan sekolah, atau pengaruh institusi untuk mendukung aktivitas yayasan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang administratif.
Dalam spektrum hukum yang lebih luas, praktik tersebut berpotensi dikaitkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan. Meski belum ada bukti kerugian negara yang terkonfirmasi, pola relasi kepentingan ini dinilai cukup menjadi dasar awal penelusuran oleh aparat pengawas.
Anomali Data Kependudukan
Fakta lain yang memicu tanda tanya adalah status pekerjaan Jaelani dalam KTP yang masih tercatat sebagai “karyawan swasta”, meski telah lama berstatus ASN.
Dalam sistem administrasi modern, data kepegawaian ASN semestinya terhubung dengan Dinas Pendidikan, BKPSDM, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait validitas dan pembaruan data.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap warga melaporkan perubahan data. Dengan demikian, tanggung jawab pembaruan tidak hanya berada pada instansi, tetapi juga pada individu yang bersangkutan.
Dalam perspektif investigatif, kondisi ini membuka dua kemungkinan: kelalaian administratif atau indikasi pengaburan identitas profesi. Jika terbukti disengaja dan digunakan untuk kepentingan tertentu, maka dapat berimplikasi hukum.
Relasi Personal dan Dugaan Nepotisme
Pengakuan Jaelani terkait penunjukan seorang relawan koordinator karena faktor “kepercayaan pribadi” juga menjadi sorotan. Dalam tata kelola publik, praktik penempatan tanpa mekanisme seleksi terbuka berpotensi mengarah pada nepotisme terselubung.
Situasi ini semakin sensitif ketika muncul dugaan pemberian fasilitas, meskipun telah dibantah. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam distribusi sumber daya program.
Jika ditemukan adanya pemberian fasilitas yang tidak sah, potensi pelanggaran dapat mengarah pada ketentuan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Klaim SPPG Ilegal Tanpa Bukti
Jaelani juga melontarkan klaim adanya SPPG ilegal di wilayah lain. Namun hingga kini, pernyataan tersebut belum disertai bukti maupun penjelasan rinci.
Tanpa data pendukung, klaim tersebut dinilai berpotensi menjadi distraksi yang justru memperkeruh situasi dan membuka konflik baru antar pengelola program.
Tanggung Jawab Kepala Sekolah
Dalam struktur organisasi sekolah, kepala sekolah memegang peran sentral dalam pengawasan kinerja bawahannya. Dugaan pembiaran terhadap aktivitas di luar tugas kedinasan menjadi titik krusial dalam kasus ini.
Apabila terbukti mengetahui namun tidak mengambil langkah korektif, maka sikap tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pelanggaran prinsip akuntabilitas jabatan.
Menunggu Langkah Aparat
Kasus ini kini menjadi ujian bagi sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat, BKPSDM, hingga aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menelusuri dugaan konflik kepentingan, anomali data kependudukan, serta potensi penyalahgunaan wewenang.
Tanpa langkah tegas, praktik semacam ini berisiko menjadi preseden buruk dalam tata kelola ASN. Publik pun kini menunggu kejelasan: apakah persoalan ini akan ditindaklanjuti secara transparan, atau kembali berakhir sebagai isu yang meredup tanpa penyelesaian.
(Tim / red)
