Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja
Kuningan RIN-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tak hanya menyedot perhatian publik sebagai program prioritas nasional. Di balik itu, MBG kini memunculkan fenomena baru: daya tarik bisnisnya begitu besar hingga sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga mulai abai terhadap tugas pokok dan fungsinya.
Pantauan di beberapa daerah, banyak ASN yang kini aktif menjadi penyedia, vendor katering, hingga distributor bahan baku untuk program MBG. Skema keuntungan yang menjanjikan dan perputaran uang yang cepat membuat bisnis turunan MBG jadi “primadona” baru.
Seperti yang di beritakan media ini beberapa waktu lalu, terkait Wakasek Humas SMKN 1 Japara Kabupaten Kuningan, karena lebih sibuk mengurusi yayasan dan MBG, hingga akhirnya di keluhkan pihak kepala sekolah sampai akhirnya jabatan Wakasek Humas di sekolah tersebut di nonaktifkan agar lebih fokus pada tugas dan fungsi nya sebagai ASN.
Pengamat Kebijakan Publik asal kota Ciamis E.Kurdiman , menilai fenomena ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi MBG menggerakkan ekonomi lokal, tapi di sisi lain rawan konflik kepentingan.
“ASN terikat kode etik dan aturan. Kalau terlalu fokus ke bisnis MBG, siapa yang melayani masyarakat? Belum lagi risiko penggunaan fasilitas negara atau jam kerja untuk urusan pribadi,” tegasnya.
Kementerian PAN-RB mengingatkan, PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS masih berlaku. ASN dilarang menyalahgunakan wewenang dan wajib mengutamakan tugas pelayanan publik. Sanksi disiplin menanti jika terbukti ASN lalai karena rangkap bisnis MBG.
Sejumlah pihak mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPKP memperketat pengawasan rantai pasok MBG. Transparansi penunjukan mitra dan pemisahan tegas antara tugas kedinasan dengan urusan bisnis pribadi jadi kunci agar program MBG tidak melenceng dari tujuan: gizi anak Indonesia.
Pemerintah daerah diminta segera mendata ASN yang terlibat langsung dalam bisnis MBG dan memastikan tidak ada benturan kepentingan maupun penurunan kualitas pelayanan publik.
(Fulls/red)
