Jabatan dalam pemerintahan bukanlah kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip tersebut disampaikan Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Kuningan, Adi Supardi, yang akrab disapa Mang Adi Tato.
Menurutnya, setiap orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan publik harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Kekuasaan, kata dia, semestinya digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Jabatan bukan kesempatan untuk mencuci, tapi amanah untuk melayani. Karena setiap jabatan yang diberikan kepada seseorang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan,” ujar Mang Adi Tato pada media ini, Jum'at (11/9/2026)
Ia menegaskan, Kabupaten Kuningan membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, keberanian, serta komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kuningan membutuhkan pemimpin yang jujur, amanah dan berani membela kepentingan rakyat. Pemimpin harus hadir untuk masyarakat, bukan justru menjadikan jabatan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adi Supardi menyampaikan bahwa keberadaan LSM Penjara Indonesia bukan semata-mata sebagai lembaga kontrol, tetapi juga bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah daerah perlu terus diawasi agar pelaksanaannya tetap berada pada koridor aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.
“LSM Penjara Indonesia akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Kami ingin pembangunan berjalan dengan baik, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen pemerintahan, mulai dari tingkat daerah hingga desa, dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional serta mengedepankan kepentingan publik.
Pengawalan tersebut, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, tetapi sebagai bentuk partisipasi masyarakat agar setiap kebijakan dan pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
“Kami mendukung program pemerintah yang memang bertujuan untuk kemajuan masyarakat. Namun, pengawasan tetap harus dilakukan. Karena pembangunan yang baik membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, media, dan lembaga kontrol,” pungkasnya.
Semangat tersebut, menurut Mang Adi Tato, sejalan dengan cita-cita pembangunan Kabupaten Kuningan yang terus menggaungkan tagline “Kuningan Melеsat”, yakni bagaimana kemajuan daerah benar-benar dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang berintegritas dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Radar Investigasi.com — Jelas Fakta Tanpa Kompromi.
