 |
| Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdikbud Kuningan Surya ,S.Pd .M.M |
Kuningan Radar investigasi.com -
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 di Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, keberadaan program tersebut patut mendapat dukungan bersama agar pelaksanaannya berjalan lancar, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, Surya, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa keberhasilan program revitalisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pihak sekolah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui P2SP harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Pihak pelaksana tentu memiliki tanggung jawab terhadap proses pekerjaan dan kualitas hasil kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, fungsi pengawasan dari masyarakat juga merupakan bagian penting dalam memastikan program berjalan sebagaimana mestinya.
Media massa maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bagian dari elemen sosial kontrol diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan tetap mengedepankan etika.
Begitu pula pihak sekolah, diharapkan tidak alergi ketika didatangi wartawan maupun LSM yang hendak melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan program revitalisasi.
Konfirmasi dan pengawasan bukan berarti harus dimaknai sebagai bentuk tuduhan. Justru komunikasi yang terbuka dapat menjadi ruang untuk menyampaikan informasi secara utuh sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Kalau memang pelaksanaannya sudah sesuai ketentuan, tentu tidak perlu khawatir ketika ada pihak yang datang melakukan konfirmasi. Yang terpenting semuanya disampaikan secara terbuka dan sesuai fakta," demikian substansi penting yang ditekankan dalam semangat pengawasan program revitalisasi.
Transparansi juga diperlukan agar informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tidak hanya diketahui oleh pihak internal, tetapi dapat dipahami masyarakat sebagai penerima manfaat.
Program revitalisasi harus dikawal bersama. Pemerintah menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, P2SP melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, sekolah mendukung pelaksanaan program, sementara media dan LSM menjalankan fungsi sosial kontrol secara profesional.
Semua memiliki peran masing-masing.
Terlebih, anggaran revitalisasi yang dikucurkan pemerintah bukanlah anggaran kecil. Keberhasilan pemerintah, termasuk Disdikbud Kabupaten Kuningan dalam mendorong hadirnya dukungan anggaran revitalisasi bagi satuan pendidikan, patut diapresiasi dan dijaga bersama.
Jangan sampai munculnya kegaduhan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan keterbukaan justru mengganggu kelancaran program.
Sebab, yang paling penting bukan kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan masa depan anak-anak dan kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Kuningan.
"Jangan sampai persoalan komunikasi, miskomunikasi, ataupun perbedaan persepsi justru berdampak terhadap keberlanjutan program. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama," menjadi semangat yang perlu dikedepankan.
Program revitalisasi diharapkan dapat berjalan mulus, transparan, berkualitas, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah, guru, peserta didik, serta masyarakat.
Pada akhirnya, pengawasan dan pelaksanaan program bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Pengawasan yang profesional justru dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas, sementara keterbukaan pihak pelaksana dan sekolah menjadi kunci membangun kepercayaan publik.
Mari bersama-sama mengawal revitalisasi 2026 dengan kepala dingin, keterbukaan, dan tanggung jawab. Jangan biarkan persoalan yang dapat dikomunikasikan justru menghambat program yang manfaatnya akan kembali kepada anak-anak kita.
Radar Investigasi.com — Jelas Fakta Tanpa Kompromi.
