 |
| Gambar karikatur hanya pelengkap brita saja |
Kuningan RIN-
Polemik KTP Jaelani kini tak lagi sekadar soal kelalaian administratif. Rangkaian fakta yang terungkap justru mengarah pada dugaan persoalan yang lebih serius: potensi pelanggaran dalam pengelolaan data kependudukan.
Data yang dihimpun menunjukkan, KTP Jaelani telah dicetak oleh Disdukcapil pada 16 April 2026 dengan status pekerjaan masih karyawan swasta. Namun secara mengejutkan, perubahan status baru dilakukan pada Selasa, 21 April 2026—setelah kasus ini ramai disorot publik.
Pola waktu ini menjadi sorotan utama.
Perubahan terjadi bukan sebelum, melainkan sesudah polemik mencuat.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil, Helmi Johar, S.Sos, membenarkan adanya pembaruan tersebut. Sementara Jaelani berdalih keterlambatan terjadi karena “lupa”, dengan alasan KTP berlaku seumur hidup.
Namun, alasan ini dinilai lemah.
Pengamat kebijakan publik, Manap Suharnap, menegaskan bahwa dalam sistem administrasi modern, ketidaksesuaian data seperti ini tidak bisa dianggap sepele.
“Status pekerjaan itu variabel penting dalam banyak proses resmi. Jika seseorang berstatus PNS, hampir pasti data tersebut digunakan dalam berbagai urusan, termasuk transaksi keuangan dengan jaminan SK PNS. Di situ selalu ada verifikasi identitas. Jadi alasan ‘lupa’ sulit diterima secara rasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Manap mengingatkan adanya potensi konsekuensi hukum apabila data yang tidak sinkron digunakan dalam proses administratif.
“Jika ketidaksesuaian ini berlangsung lama dan data tersebut digunakan dalam dokumen resmi, maka bisa masuk kategori pelanggaran administrasi. Bahkan dalam kondisi tertentu, bisa berkembang menjadi persoalan hukum jika terbukti ada unsur kesengajaan atau keuntungan tertentu yang diperoleh,” tegasnya.
Hal yang kini menjadi perhatian publik adalah dua hal krusial:
Sejak kapan ketidaksesuaian data ini terjadi?
Untuk kepentingan apa saja data tersebut telah digunakan?
Perubahan data yang terjadi setelah kasus mencuat memperkuat dugaan bahwa pembaruan bukan dilakukan secara proaktif, melainkan reaktif terhadap tekanan publik.
Jika benar demikian, maka persoalan ini tidak lagi berdiri sebagai kesalahan administratif biasa, tetapi berpotensi menjadi pintu masuk penelusuran lebih jauh oleh pihak berwenang.
Hingga kini, Jaelani belum memberikan penjelasan komprehensif yang mampu menjawab seluruh kejanggalan tersebut.
Publik pun menunggu:
apakah ini sekadar kelalaian… atau ada sesuatu yang selama ini sengaja dibiarkan tidak sinkron?
(Tim /red)
.jpg)
